Beda Indonesia dan AS

Sebagai negara maju dengan demokrasi yang su­­dah mapan dengan perjalanan yang sangat la­ma, Ame­rika Serikat (AS) tentu saja tak bisa diban­ding­kan dengan Indonesia. AS sudah ratusan ta­hun mer­deka, sementara Indonesia baru pu­luhan tahun. AS su­­dah melahirkan puluhan man­tan presiden, se­men­tara Indonesia baru be­berapa saja.

Tapi sebagai negara yang tengah merangkak me­nuju demokrasi, kiranya tak salah jika dalam hal berdemokrasi Indonesia belajar pada AS. Ha­rus kita akui tidak semua hal yang datang dari AS baik, seperti ambivalensinya dalam merespons isu-isu hak asasi manusia, terutama yang me­nyang­kut negara-negara sekutunya di Timur Tengah. Ti­dak apa-apa. Kita tinggalkan saja yang buruk, kita cukup ambil yang baiknya saja.

Momentum Restorasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua makna “restorasi”. Pertama, pengembalian atau pemilihan kepada keadaan semua; dan kedua, gerbong kereta api yang dijadikan restoran. Kedua makna ini relevan dalam perspektif pencarian jati diri manusia di bulan Ramadhan, mengapa?

Pertama, karena dalam bulan Ramadhan diwajibkan berpuasa. Gunanya antara lain sebagai sarana menyucikan diri. Secara fisik, puasa ibarat turun mesin. Pencernaan yang bekerja sepanjang tahun, dengan puasa ia menjadi istirahat sejenak.

Secara spiritual, puasa menjadi sarana penyucian karena dalam puasa tak hanya makan, minum, dan hubungan badan yang dihindari, tapi juga semua perkataan dan perbuatan tercela.

Pembiayaan Caleg

GUN GUN HERYANTO, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Satu terobosan yang cukup menarik didiskusikan dalam dinamika pemasaran politik jelang Pemilu 2014 adalah rencana pembiayaan calon anggota legislatif (caleg) oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Besaran pembiayaan yang berkisar Rp5- 10 miliar per caleg tersebut merupakan terobosan baru. Strategi persuasi itu tak hanya mengundang nilai publisitas di kalangan media massa, tetapi juga diprediksi menyentuh para politisi sekaligus simpulsimpul tokoh masyarakat.

Tantangan Pelembagaan Demokratisasi

SETELAH proses transisi sejak Mei 1998, hal yang harus dilakukan adalah proses pelembagaan politik. Artinya, semua lembaga politik harus diorientasikan untuk mendukung penguatan pelembagaan demokratisasi.

Di antara lembaga-lembaga politik yang paling memiliki peran strategis adalah partai politik (parpol). Parpollah yang secara kelembagaan berwenang mengajukan nama-nama kandidat yang hendak menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga-lembaga demokrasi. Parpol bahkan berhak mengajukan kader-kadernya duduk di lembaga legislatif (DPR), eksekutif (presiden-wakil presiden, kepala daerah-wakil kepala daerah), dan yudikatif (sebagian hakim konstitusi).